Otonomi Khusus Papua dan NKRI

 Otonomi Khusus Papua dan NKRI

Oleh : Dhimas Avian Mahaztra

NIM : 1111004007

       Kongres ke 3 rakyat papua nampak menjadi klimaks emosi rakyat papua yang tak kunjung mendapatkan keadilan dari pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu konflik bersenjata di Papua terus berlanjut akibat ketidakadilan yang terjadi serta pemogokan karyawan PT Freeport Indonesia yang mengelola pertambangan emas dan tembaga di tembagapura, Timika. Konflik papua merupakan konfik yang telah lama terjadi dan menjadi duri dalam daging. Latar belakang dari konflik dimulai ketika Papua diserahkan kepada Indonesia pada bulan Mei 1963 dan disusul Papera yaitu Penentuan Pendapat Rakyat Papua pada tahun 1969 menjadi salah satu propinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun setelah bergabung ke NKRI rakyat Papua merasa di marginalkan sebagai bangsa indonesia. Bukanya mereka merasa lebih bebas namun sebaliknya merasa lebih terkekang seperti masa penjajahan.Bahkan ada tokoh Papua yang mengatakan “ Bergabungnya Papua Ke Indonesia itu hanya perpindahan kekuasaan dari kulit putih (belanda) ke kulit coklat (indonesia)”. Pernyatan tersebut dapat dibenarkan karena selama bergabung di Indonesia rakyat Papua belum menikmati kesejahteraan bahkan kemiskinan dipapua sebesar 30 % dan 50 % penduduknya buta huruf. Sungguh ironis memang di tanah yang samgat kaya tapi penduduknya miskin dan masih keterbelakangan. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru menjadikan tanah airnya bagaikan neraka bagi masyarakat Papua. Pemerintah melakukan genosida atas dalih pemberontak OPM, mengeksploitasi SDA Papua tapi hanya dinikmati oleh elite di jakarta dan pembalakan liar di hutan papua yang merupakan pemilik kayu merbau terbesar. Lebih parahnya eksplorasi besar besaran terhadap Sumber Daya Alam papua tidak dirasakan rakyat papua justru malah mereka menjadi korban bencana alam akibat eksploitasi berlebihan.

    Setelah Berakhirnya pemerintahan Orde Baru menjadi angin segar bagi rakyat papua untuk manata masa depannya. Adanya Otonomi khusus bagi papua dari pemerintah pusat.  Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada propinsi papua. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus papua maka dibentuk Majelis Rakyat Papua yang bertugas memberikan pertimbangan khusus terhadap bakal calon gubernur dan wakilnya yang diusulkan oleh DPRP, memberikan pertimbangan dan rancangan perdasusyang diajukan oleh DPR Papua besama – sama gubernur. (sumber wikipedia). Memiliki otonomi khusus bukan berarti jaminan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Muncul masalah baru yanitu besar dana yang digulirkan pemerintah pusat  dirasakan masyarakat papua diantanya adanya istilah baru yaitu “PANIPU” atau Papua Nipu Papua artinya sekarang elite dipapua justru menggunakan kesempatan otonomi khusus untuk kepentingan pribadi.

       Saatnya Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sesungguhnya rakyat papua merindukan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian. Agar rakyat papua bangga menjadi bangsa indonesia yang menjunjung ttinggi persatuan didalam perbedaan. Yaitu :

1.    Hentikan Pelanggaran HAM di Papua

Pengamat politik Yudi Latif pernah mengatakan” bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan pendekatan soft power karena rakyat papua mengatakan bahwa mereka tidak butuh emas, da kekayaan lainnya mereka hanya butuh kedamaian” padahal yang terjadi TNI terus menerus memburu OPM yang masuk ke lingkungan penduduk sehingga konflik menjadi berkepanjangan antara OPM dan TNI menjadikan kedamaian menjadi sesuatu yang langka bagi rakyat papua.

2.    Pelaksanaan Otsus yang berkeadilan

Artinya pemberian dana otonomi khusus dipapua harus merata keseluruh rakyat papua agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Dana yang besar dari pusat harus diawasi pengguanaannya agar benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Fokus dana pembangunan harus difokuskan untuk membangun infrastruktur fisik dan rohani agar papua bisa segera mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

3.    Renegosiasi Kontrak Pertambangan Di Papua

Negosiasi ulang Penting dilakukan karena dari pertamangan tembaga dan emas terbesar di dunia,Tembaga Pura,Timika telah berlangsung selam 40 tahun dan diperpanjang lagi selama 40 tahun bisa dibayangkan berapa miliyar dolar yang dihasilkan dari perut papua. Indonesia hanya mendapat 1-3% tembaga dan 1% emas betapa rendah keuntungan rakyat papua. Ironisnya rakyat papua hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri. Sudah saatnya dilakukan kontrak karya ulang agar rakyat papua bisa merasakan manisnya glasberg yang merupakan gold minning terbesar di dunia.

4.    Melakukan Penyediaan Sarana Pendidikan

Sekitar 50 % penduduk papua merupakan buta huruf. Sungguh ironis memang karena Papua sudah 40 tahun bergabung di lndonesia lebih lagi selama itu kekayaan papua dieksploitasi besar-besaran. Namun kebodohanyang merajalela masih dibiarkan di Papua. Bahkan ada pengamat yang mengatakan “memang kebodohan dibiarkan di Papua agar mereka tidak mengetaui kekayaan alamnya yang sangat besar”. Sudah saat pemerintah membangun sekolah yang terintegrasi dari sekolah dasar hingga universitas yang berjumlah ribuan agar bisa dinikmati rakyat papua. Semoga pendidikan bisa membawa papua keluar dari kebodohan

5.    Pembangunan Infrastruktur di Papua

Menurut penelitian “ karena papua memiliki geografi yang berbukit-bukit menyebabkan banyaknya suku dan bahasa di Papua” . setelah bergabung dengan Indonesia  Wilayah Papua baru terhubung 50%. Ironis memang, daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah tetapi kondisi infrastruktur di papua sangat buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan lambanya pembangunan infrastruktur yaitu

1.    Mahalnya bahan bangunan

2.    Masih tradisionalnya masyarakat papua

3.    Kondisi geografis papua yang berbukit-bukit membuat pembuatan jalan dan jembatan menjadi sangat mahal.

Maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk membuka papua dari keterasingan yaitu dengan membangun jalan trans papua yang menghubungkan tiga kota besar yaity manokwari/sorong – Timika – Jayapura, Pembangunan Insustri strategis di papua sepeti pabrik petrokimia semen dan pabrik baja untuk memudahkan investor berinvestasi di Papua, Melakukan Upgrade Pelabuhan Di Papua agar berkelas internasional untuk memudahkan masuknya barang dan jasa di papua, karena letak geografis papua yang berbukit-bukit maka dibutukan pembangunan banyak bandara untuk memudahkan kegiatan Penduduk maka dibutuhkan bandara di tiap Kota/ Kabupaten.

6.    Pembangunan Sarana Kesehatan di Papua

Papua merupakan daerah dengan kesadaran kesehatan paling rendah karena selain rakyatnya masih tradisional dan Papua merupakan pulau dengan penderita HIV/AIDS tertinggi dan pemilik kematian ibu tertinggi akibat melahirkan serta penderita malaria tertinggi di indonesia. Maka dibutuhkan Sarana kesehatan yang terintegerasi dari mulai distrik -kabupaten/kota – Ibukota Propinsi harus terhubung untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan secara gratis.

7.    Pembangunan Lumbung Pangan Di Papua

Peristiwa kelaparan di Yahukimo Papua harus menjadi suatu perhatian pemerintah akan kelaparan mengancam papua. Karena mayoritas rakyat papua sebagian besar memakan sagu maka dibutuhkan Industri agrobisnis sagu di papua serta pemberian modal bagi petani sagu serta peternakan dipapua agar berkembang. Memberikam keteahanan pangan bukan hanya papua tapi secara nasional

          Diatas telah dipaparkan apa yang dibutukan rakayat papua. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi Papua. Agar Papua tidak berfikir untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kemerdekaan karena pada dasarnya Papua dan NKRI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.